Rekam Medis Sharable dan Longitudinal Dukung E-Health di Indonesia

December 1, 2009, 8:52 pm from http://www.depkominfo.go.id

Jakarta, 1/12/2009 (Kpminfo-Newsroom) – Rekam medis menyimpan sejarah lengkap kesehatan seorang pasien sehingga sudah seharusnya setiap orang mempunyai sejarah rekam medis yang menyimpan catatan kesehatan sejak lahir yang akan mendukung proses diagnosa akurat.

Menurut Ketua Ikatan Dokter Asia dan Oceania, Dr dr Fahmi Idris pada penjelasan “Rekam Medis yang Sharable dan Longitudinal untuk mendukung E-Health di Indonesia” di Warung Daoen, Cikini, Jakarta, Selasa (1/12), saat ini Indonesia belum memiliki standar nasional untuk format rekam medis, sehingga setiap rumah sakit mengembangkan format rekam medis yang berbeda.

Persoalan lain dari potret rekam medis di Indoensia adalah belum terintegrasinya data gambar medis (medical images) yang disebabkan kendala teknis, seperti kapasitas penyimpanan dan bandwith yang terbatas.

Pada kesempatan itu Fahmi Idris memberikan apresiasi tinggi atas hasil penelitian secara elektronik atau online yang dilakukan peneliti dari Institut Teknolkogi Bandung (ITB).

Menurutnya, hasil penelitian itu memang belum bisa diterapkan karena masih memiliki beberapa hambatan, misalnya sistem pelayanan kesehatan yang masih belum baik.

“Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia harus diperbaiki dulu, baru teknologi itu bisa diterapkan. Kalau belum diperbaiki, maka teknologi tersebut tidak akan terlalu berguna,” katanya.

Fahmi menyebutkan, prinsip dari sharable harus memenuhi tiga hal, yaitu privacy (privasi), security (jaminan keamanan) dan confidentiality (kerahasiaan), serta tetap tidak melanggar hak-hak pasien.

Ia mendasarkannya pada kebijakan World Medical Association (WMA) Declaration on the Tights of the Patient tentang Hak Pasien terkait dengan informasi atas dirinya.

“Pasien berhak mendapatkan informasi atas catatan medis yang tertuang di dalam rekam medisnya, namun tidak termasuk dalam hak ini adalah rekam medis pasien yang dimiliki pihak ketiga,” ujarnya.

Dikemukakan, pasien juga memiliki hak atas informasi, namun dengan pengecualian. “Informasi medis dapat ditahan dokter apabila cukup alasan kuat dari sisi profesi kedokteran bahwa informasi tersebut akan berdampak serius pada kesehatan pasien,” jelasnya.

Dicontohkannya, kalau informasi tersebut diberikan, pasien jadi pesimistis, tidak lagi memiliki harapan, bahkan sampai ke tingkat ekstrim, yakni ingin bunuh diri.

Kebijakan WMA lainnya, katanya, WMA meminta dokter untuk mempertimbangkan agar informasi medis tersebut diberikan engan cara yang “pantas” dengan memperhitungkan situasi dan kondisi pasien dan dengan berbagai upaya agar pasien dapat mengerti dan mencerna informasi tersebut.

Selain itu, pasien berhak untuk tidak diinformasikan tentang kondisinya, namun permintaan tersebut harus tertuang dalam permintaan yang eksplisit.

“Kecuali informasi tersebut untuk kepentingan orang banyak. Misalnya, penyakitnya dapat menular ke orang lain, maka permintaan tersebut dapat digugurkan,” jelasnya.

Sedangkan prinsip longitudinal, menurutnya, penting agar riwayat kesehatan seseorang dari lahir hingga kini tersimpan dengan baik, sedangkan untuk prinsip sharable sebaiknya harus memiliki sistem rujukan yang baik dan ditentukan batas-batas dari share data itu sendiri, katanya.

Jika rekam medis secara online ini akan diterapkan, katanya, maka dibutuhkan undang-undang dan regulasi khusus dengan tetap menjaga etika serta prinsip normatif dan konservatif profesi kedokteran.

“Jka bisa berhasil diterapkan di Indonesia diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu menurut analisis dari ITB, Profesor Tati Rajab Mengko pada kesempatan yang sama, sistem itu akan mampu menyimpan riwayat kesehatan seseorang sejak orang tersebut lahir, sehingga diharapkan bisa mengurangi kesalahan medis (medical error).

“Dengan adanya rekam medis elektronik ini, seseorang bisa memiliki riwayat kesehatan yang lengkap sehingga datanya lebih akurat. Riwayat kesehatan yang bisa dikirim berupa teks, sinyal EEG atau sinyal lainnya, atau bisa juga berupa gambar seperti rontgen,” kata Tati.

Peneliti ITB lainnya, Dr GA Putri Saptawati mengatakan, sharable berarti data rekam media dapat dishare dan dipertukarkan antar-rumah sakit secara elektronik.

Sedangkan longitudinal, berarti rekam medis menyimpan data atau sejarah lengkap kesehatan seorang pasien dalam jangka panjang. “Dengan data rekam medis yang lengkap akan mendukung proses diagnosa yang akurat,” kata Putri.

Dalam penelitiannya, rekam medis elektronik itu baru diujicobakan di Puskesmas Pasundan dan Puskesmas Banjar di Bandung.

Dari hasil penelitian tersebut, ternyata didapatkan koneksi yang bagus. “Kedua puskesmas ini bisa saling berbagi informasi mengenai kondisi kesehatan dari pasien yang berobat di kedua puskesmas tersebut,” ujarnya.

Peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang bekerja sama dengan peneliti dari Australia National University (ANU) berhasil menciptakan sistem rekam medis online yang sharable dan longitudinal berbasis open EHR (Electronic Health Record).

Sistem ini mampu menyimpan riwayat kesehatan seseorang sejak orang tersebut lahir, sehingga diharapkan bisa mengurangi kesalahan medis (medical error).

Policy Riset Score sendiri akan diagendakan pada tanggal 8 Desember 2009 untuk mengumumkan hasil dari 10 proyek penelitian tersebut

Menurut Kym Holthouse dari The Australian National University (ANU), latar belakang proyek penelitian ini adalah salah satu 10 proyek yang menerima dana dari program Australia Indonesia Governance Research Partnership (AIGRP).

AIGRP dimulai sejak tiga tahun lalu sejak adanya kesepakatan antara pemerintah Australia dengan Indonesia khusus untuk mendukung penelitian yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.

“Penelitian ini bisa dalam sektor kesehatan, pertanian, keuangan atau penguatan kebijakan peraturan daerah atau di sektor mana saja. Pokoknya harus ada hubungan dengan tata kelola pemerintahan,” katanya.

Dari pihak Australia, program ini dikelola oleh The Australian National University (ANU).

Salah satu hal yang paling penting dan baru dari program tersebut, katanya, penelitian itu harus merupakan kolaborasi atau kerjasama antara peneliti Australia dan peneliti Indonesia.

“Jadi kalau ada peneliti yang memiliki ide untuk mendapatkan dana, memang harus punya unsur partner dari Australia atau Indonesia,” ujarnya.

Salah satu tujuan program ini untuk mempererat hubungan antara peneliti dari kedua negara yakni Australia dan Indonesia.

“Saya pikir kerjasama ini sudah berhasil dalam mencapai tujuan itu. Proyek ini juga sudah berjalan sejak awal tahun ini dari masa proyek selama satu tahun. Kami sudah menjelang puncaknya atau titik akhirnya dari program AIGRP, yaitu policy riset score yang akan diselenggarakan pada 8 Desember 2009,” katanya. (Az/ysoel).

(Tulisan ini dicopy dari http://www.depkominfo.go.id/2009/12/01/rekam-medis-sharable-dan-longitudinal-dukung-e-health-di-indonesia/).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: